objektifikasi syariat Islam = rasionaliisasi = dunia= non muslim tak takut,

16 06 2011

Home Republika Online
Koran » Opini
Kamis, 16 Juni 2011 pukul 13:54:00
Objektivikasi Islam: Antara Ka’bah dan Garuda

Oleh Satrio Wahono
Sosiolog dan Magister Filsafat UI

Indonesia seakan tak pernah putus dirundung masalah terkait dengan keutuhan eksistensinya sebagai sebuah nation-state (negara-kebangsaan). Belum selesai negara ini dirongrong oleh gerakan keagamaan yang menamakan dirinya Negara Islam Indonesia (NII), datang lagi satu kasus yang mungkin lebih kecil skalanya, tapi sama merisaukan dalam hal prospek kehidupan berbangsa kita ke depan. Yaitu, tatkala dua sekolah SD dan SMP berbasis agama di daerah Tawangmangu dan Metesih, Karanganyar, Jawa Tengah, kedapatan telah bertahun-tahun menolak menggelar upacara bendera, membaca Pancasila, dan menyanyikan Indonesia Raya. Mereka hanya melakukan itu semua ketika diawasi.

Yang membuat galau dari peristiwa lokal ini adalah kian lunturnya paham kebangsaan Indonesia dan menguatnya radikalisme agama. Lebih lugasnya lagi, ini mencuatkan kembali pertentangan lama antara agama-khususnya Islam-dan negara. Atau, antara Ka’bah dan Garuda.

Objektivikasi
Perseteruan lama antara Ka’bah dan Garuda pada intinya sederhana saja. Yakni, sebagian penganut Islam merasa Islam bukanlah sekadar agama, melainkan juga ideologi. Oleh karena itu, seorang Muslim yang ingin menjalankan Islam secara total (kafah) berarti harus mencita-citakan Islam sebagai dasar negara. Artinya, negara ideal dalam benak orang yang punya pikiran ini adalah negara yang menjalankan syariat Islam berdasarkan Alquran sebagai sumber hukum utamanya.

Di sisi lain, bentuk negara yang menjadikan paham di luar Islam, katakanlah Pancasila, sebagai dasarnya dianggap sebagai negara sekuler yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Padahal, Islam dan Pancasila tidaklah usah dipertentangkan karena keduanya memang tidak bertentangan. Sebaliknya, Pancasila sejatinya merupakan objektivikasi dari Islam itu sendiri.

Sebagaimana dikemukakan sejarawan Kuntowijoyo dalam “Identitas Politik Umat Islam” (1996: 68), objektivikasi adalah perbuatan rasional-nilai yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional sehingga orang luar pun dapat menikmati hasil dari perbuatan itu, tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Maksudnya, Islam sebagai agama yang luhur tentu mengandung nilai-nilai universal. Akan tetapi, apabila nilai-nilai universal itu terbungkus dengan satu nama agama terlembaga (institutionalized religion) tertentu, orang dari luar agama tersebut tentu akan rikuh atau berpikir dua kali untuk menerimanya. Di sinilah objektivikasi memainkan peranan.

Sebagai contoh, Islam mengenal ajaran tentang ukhuwah yang berarti persaudaraan sesama umat. Sebenarnya, persaudaraan ini adalah sebuah nilai universal yang pasti diterima oleh siapa pun. Hanya saja, apabila dibungkus dengan kata ukhuwah, nilai tersebut seakan eksklusif milik Islam semata. Maka itu, konsep ukhuwah perlu mengalami objektivikasi menjadi, misalnya, konsep kesetiakawanan nasional atau kebangsaan yang mewujud dalam perbuatan konkret, seperti program perbaikan ekonomi atau pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dengan objektivikasi yang demikian, warga negara yang non-Muslim pun dapat mengatasi hambatan psikologisnya untuk menerima konsep ukhuwah tersebut.

Aspek ketatanegaraan
Bahkan, objektivikasi ini juga sudah tercakup apik di dalam sistem ketatanegaraan kita. Seperti dikemukakan Prof Ismail Suny dalam “Mekanisme Demokrasi Pancasila” (1984: 8), kedua aspirasi ideologis, Islam dan Pancasila, sesungguhnya tidaklah bersifat dikotomis alias beroposisi diametral. Melainkan, keduanya sudah terakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI). Pendeknya, UUD 1945 menganut ajaran Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat, dan Kedaulatan Hukum (popular theistic nomocracy) sekaligus.

Hal ini bisa dijelaskan melalui dua tahap. Pertama, kedaulatan itu pada hakikatnya pertama-tama berada pada Allah SWT. Akan tetapi, dalam kehidupan bernegara, tentulah Tuhan tidak turun tangan langsung mengaturnya. Pengaturan itu didelegasikan kepada rakyat dalam bentuk Kedaulatan Rakyat. Rakyatlah yang lantas memegang dan melaksanakan kedaulatan itu melalui mekanisme kenegaraan. Ringkasnya, kedaulatan rakyat Indonesia adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba Tuhan.

Kedua, pelaksanaan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimusyawarahkan oleh rakyat melalui perantara wakil-wakilnya. Hasil permusyawaratan rakyat itulah yang menjadi bentuk kesadaran hukum rakyat, yang ditetapkan oleh DPR bersama-sama presiden dalam bentuk pembuatan undang-undang.

Dengan kata lain, konsep Pancasila sebagai objektivikasi Islam telah meretas jalan tengah antara paham yang mengagungkan Islam sebagai ideologi (Ka’bah) dan paham yang mengutamakan Pancasila sebagai ideologi (Garuda). Negara Pancasila bisa dianggap sebagai bentuk final dari cita-cita kenegaraan umat Islam Indonesia.

Jadi, tidak perlu lagi ada dilema sebagaimana mungkin dirasakan oleh para murid dan guru di sekolah Karanganyar di atas. Yaitu, dilema untuk menjadi seorang Muslim yang saleh sekaligus sebagai warga negara yang baik dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Toh, pada akhirnya, menjadi warga negara yang baik sebenarnya sama saja dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang telah terobjektivikasi.
(-)


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: