moderta bukan liberal bukan fundamentalis, bikan estois kirsten bukan eksetrds yahudi, bukan kapitalis fan biukam sosia;os

20 05 2011

Muslim Hanif atau Moderat, Asal Bukan Muslim Sesat

Kamis, 12 Mei 2011

Oleh: Imron Baehaqi

PENGGUNAAN istilah ‘muslim moderat’ atau ‘Islam moderat’ dipandang sebagai sebuah pendekatan alternatif dalam mewujudkan kehidupan global yang berdampingan, rukun dan damai.

Prinsip keterbukaan, ramah, dialogis, adil dan akomodatif adalah di antara karakter seorang muslim yang moderat dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengancam kedamaian hidup umat manusia. Istilahasuk kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu, tidak aneh, kalau istilah tersebut kemudian banyak diminati dan menjadi perhatian banyak kalangan. Seolah-olah, istilah Muslim moderat itu sudah laris di pasar global.

Namun, walau pun begitu, masih ada juga kalangan internal Islam yang tidak tertarik dengan istilah atau istilah tersebut, malah menolaknya. Bahkan secara tiba-tiba, menawarkan istilah baru yang belum teruji keunggulannya.

Tulisan ini adalah respon daripada dua buah artikel yang diturunkan oleh Hidayatullah.com, pada edisi Senin 2 Mei 2011 dan Senin 09 Mei 2011, belum lama ini.

Artikel dengan tema: “Muslim Paripurna Bukan Muslim Moderat” itu adalah sebuah rekomendasi daripada penulisnya yang menawarkan penolakan terhadap istilah ‘muslim moderat’. Padahal istilah ‘muslim moderat’ sudah dikenal masyarakat luas lewat proses kajian dan dialog yang cukup panjang.

Istilah Muslim paripurna yang diajukannya itu seperti itu agak mengada-ada dan rapuh dari segi kronologis atau pun mungkin teologis.

Obsesi untuk menukar istilah ‘Muslim moderat’ dengan istilah baru yang diajukan oleh Asrir Sutanmaradjo hanyalah angan-angan saja. Praktikalnya tidak segampang membalikan telapak tangan. Pasal, ide muslim moderat sudah meluas dan diterima oleh sebagian besar kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Di samping, konsep muslim moderat mempunyai kesan dan pengaruh positif, selaras dengan semangat ajaran Islam, rahmatan lil ‘alamain.

Faktor dan Tujuan Munculnya Istilah

Istilah ‘Muslim moderat’ mengemuka secara gencar setelah tragedi 11 September 2001. Tragedi itu telah memicu munculnya stereotif Islam sebagai sebuah agama yang mengajarkan kekerasan. Anti kedamaian.

Kecurigaan yang merugikan umat Islam itu begitu tumbuh subur di belahan dunia, khususnya di dunia Barat. Efeknya, hubungan antara dunia Islam dan Barat mengalami kesenjangan dan ketegangan yang semakin tajam.

Fenomena ini tentu tidak boleh dibiarkan, sebab hal itu akan merugikan banyak pihak. Bagi umat Islam, kecurigaan itu tentu merupakan ancaman besar bagi Islam sebagai sebuah agama yang mengajarkan kedamaian, kenyamanan dan ketentraman bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Refleksi dari persoalan krusial di atas, maka muncullah ide-ide kreatif yang diharapkan bisa menjembatani kesenjangan antara Islam dan Barat. Ide-ide kreatif itu ditandai dengan adanya dialog-dialog antar agama, seminar-seminar bertarap Internasional dan pendirian lembaga-lembaga kajian.

Di Indonesia, organisasi Islam yang telah mapan seperti Muhammadiyah dan NU mengklaim, organisasinya sebagai representasi dari Islam moderat. Kedua ormas Islam terbesar di dunia itu mensosialisasikan ide Islam moderat secara intensif, seperti dengan mengadakan forum-forum seminar dan dialog lintas agama, baik lokal atau pun level Internasional.

Dalam Sidang Tanwir di Makasar, Juni 2003, Muhammadiyah menegaskan kembali posisinya sebagai sebuah kekuatan organisasi Islam yang berada di posisi tengah, tidak “ektrim kanan” dan “tidak ekstrim kiri”, “tidak liberal” dan tidak “fundamentalis”. Tapi, Muslim Moderat.

Pada tanggal 9 September 2009, komunitas muslim di Doha, Qatar, mendirikan Qardhawi Center. Lembaga yang didirikan oleh Syeikhah Mozah binti Naseer, isteri penguasa Qatar itu bertujuan untuk memperkenalkan kepada dunia Barat tentang wajah Islam sebenarnya.

Selain itu, di antara misi utama Qaaradhawi Center itu adalah usaha menebarkan ajaran Islam yang moderat ke seluruh penjuru dunia.

Tujuan menebarkan konsep muslim moderat tersebut tidak lain adalah upaya untuk mengubur kecurigaan Barat terhadap Islam selama ini. Sehingga kesenjangan dan ketegangan hubungan antara Islam dan dunia Barat –sebagaimana dijelaskan di atas- dapat diantisipasi. Atau paling tidak, dapat diminimalisasi. Dengan mengedepankan karakter dan watak muslim yang moderat diharapkan dapat memberikan kontribusi solutif dalam menciptakan kedamaian global.

Landasan Teologis – Ontologis

Jadi, istilah ‘Muslim moderat’ bukanlah tanpa konsep dan landasan. Justeru, istilah itu muncul dengan dasar atau landasan teologis dan ontologis. Istilah Islam moderat ialah bagian dari ajaran Islam yang universal.

Azyumardi Azra, Direktur pascasarjana UIN Jakarta, dan Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menjelaskan bahwa istilah Islam moderat memiliki padanan dengan istilah Arab ummatan wasathan atau al-din al-wasath (Q. S. Al-Baqarah:143) yang berarti “golongan atau agama tengah”, tidak ekstrim.

Bagi Ali Syariati, pembaharu Islam di Iran, dan Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, al-din al-wasath berarti Islam berada di tengah antara esoterisme Kristiani dan eksoterisme Yahudi.

Sementara ahlil tafsir, Quraisy Shihab menegaskan, bahwa “Umatan Wasathan” dalam surah al-Baqarah ayat 143, maksudnya adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah, yang bisa dilihat oleh semua pihak, dan dari segenap penjuru.

Sebagai organisasi Islam yang memiliki wawasan Islam berkemajuan, Muhammadiyah menolak corak dakwah yang berbau unsur radikalisme.

Dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Makasar, Juni 2003, Ahmad Syafi’i Ma’arif pernah menegaskan, sejarah telah membuktikan bahwa radikalisme agama pada umumnya berjuang dengan kegagalan, apalagi yang digunakan adalah filosofi kebencian dan fanatisme. Belajar dari pengalaman itu, di samping pemahamannya terhadap al-Qur’an, Muhammadiyah berketetapan hati untuk tidak menyimpang dari filosofi dasarnya sebagai kekuatan Islam moderat tetapi berprinsip.” [Lihat:”Tajdid Muhammadiyah Dari Ahmad Dahlan hingga A.Syafi’i Ma’arif, karya Hery Sucipto dan Najmuddin].

Tuduhan yang mengatakan, bahwa ide Muslim moderat hanya sebuah cara untuk mencari posisi “aman” adalah sungguh tidak berdasar. Tuduhan seperti itu bisa dipandang oleh masyarakat sebagai sikap yang dilandasi prasangka buruk dan kebencian yang jelas-jelas sangat bertolak belakang dengan prinsip moral Islam.

Konklusi dan Penutup

Berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukan, bahwa tuduhan yang menyatakan ide Muslim moderat itu hanya semata-mata untuk mencari posisi “aman”, sebagaimana dialamatkan oleh saudara Asrir dalam tulisannya adalah lemah dan rapuh alasannya.

Akan tetapi, apabila ide muslim moderat itu ada orientasi ke sana sekali pun, maka hal itu sebetulnya tidak perlu dipersoalkan. Mengingat Islam menyuruh umatnya untuk berbuat baik dan supaya tidak menjerumuskan dirinya ke dalam jurang yang membahayakan dan membinasakan. [Q.S. Al-Baqarah:195]

Jadi, menurut hemat penulis, silahkan seseorang menjadi muslim dermawan, asalkan bukan Muslim bakhil, jadilah Muslim tekun, bukan Muslim malas, jadilah muslim bermoral, bukan muslim amoral, jadilah Muslim penyayang dan sabar, bukan Muslim pemarah dan kasar, jadilah Muslim pemaaf, bukan Muslim pendendam, jadilah Muslim cerdas, bukan Muslim bodoh, jadilah Muslim bersaudara, bukan Muslim angkara, jadilah Muslim paripurna, bukan muslim pura-pura, jadilah muslim taat, bukan muslim keparat, jadilah muslim gemar beramal, bukan muslim gemar berbual, jadilah Muslim hanif dan moderat, bukan muslim sesat dan seterusnya. Simpel.

Penulis adalah Mahasiwa Kandidat Master Usuluddin, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Rep: Administrator
Red: Cholis Akbar

Share |

KOMENTAR

Robin Al Kautsar , Kamis, 12 Mei 2011
Persaingan atau bahkan perang terminologi / pemaknaan dalam kebudayaan dan agama sangat strategis seiring dengan maraknya imperialisme modern, yang tujuan praktisnya untuk mendefinisikan pihak lawan/terjajah agar dapat dikendalikan sesuai kepentingan pihak imperialis. Lebih diharapkan lagi kalau pihak yang terdefinisikan berperilaku atau menyensor diri sendiri “sesuai” batasan dimaksud berikut implikasinya.Semua itu mediumnya adalah hegemoni imperialis di ranah pendidikan dan pers. Jadi, oleh karena sebagian kaum muslimin sudah terlalu muak didefinisikan oleh barat, lalu muncul sikap curiga terhadap atribut berbahasa inggris semacam islam moderat , seiring makin kurang produktifnya atribut berbahasa arab atau pribumi. Apalagi atribut yang terbaru semacam Islam Liberal sangat kasat mata didanai oleh barat, yang tentunya tidak bermotif ikhlas lillahi ta’ala. Juga yang sangat tendendensius adalah terminologi teroris yang sangat mengarah pada kaum muslimin. Tidak ada pers yang medefinisikan penembak gelap di Timika adalah teroris. Tak ada yang menyebut Tibo adalah teroris. Sehingga ada perasaan kalah berkepanjangan pada sebagian kaum muslimin, yang apabila meledak Islam sendiri yang dirugikan. Mungkin ini yang diharapkan kaum imperialis dan kolaborator pribuminya. Penyair Sufi Syeikh Jalaludin Rumi berkata: Kalian boleh usir aku dari majelis (media.red), tapi akan kuciptakan ribuan majelis. Disamping sabar kita harus tetap kreatif dan tidak reaksioner, apalagi terprovokasi. Akan tiba saatnya kita mendefuinisikan diri sendiri.

Uung Junarya , Kamis, 12 Mei 2011
Saya tdk habis pikir dengan tokoh Muslim di Indonesia, kenapa tokoh-tokoh semacam Azumardi Azra, Din Syamsudin, kok malah mengikuti irama yang dengan sengaja dicetuskan oleh orang -orang Yahudi yang jelas2 musuh Islam. Istilah Islam Fundamentails, Islam Moderat, Islam Konservatif, Islam Kolot, Islam Radikal, dan seabreg istilah-istilah lainnya, kesemuanya itu adalah keluar dari mulut org2 yang anti Islam, sengaja dimunculkan dengan tujuan untuk mengadu domba di antara sesama umat Islam. Islam itu sudah sempurna (Al-Maidah ayat 3), tidak ada pilah-pilah Islam ini..Islam itu..,Islam ya Islam yang berpedoman kpd Al_Qura\’an dan As-Sunnah.

Shadow Uchiha , Kamis, 12 Mei 2011
Sebaiknya bagi muslim untuk menamakan dan melabeli diri sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan, tidak perlu mencari2 istilah baru yang tidak dikenal sebelumnya, karena yang ditetapkan Allah dan Rasulnya pasti paling baik bagi umat Muslim yang hanif ,adil,dan washathan.

Muslimah Hanifah Dan Moderat , Kamis, 12 Mei 2011
Kalau memang ada yg keberatan dng istilah muslim moderat, pakai sj istilah Ummatan Wasathan. Tetapi ketika berbicara dng eksternal umat Islam…lebih tepat memakai istilah moderat..Biar mrk mudah faham maksudnya. Sy pribadi…seprinsip dng penulis artikel di atas.Termakasih.

Rrr , Ahad, 15 Mei 2011
terlalu banyak istilah, menurutku islam ya islam, ga ada yang moderat ato apalah,, islam itu tidak terbagi-bagi, seperti apakah islam itu? kriterianya seperti yang dijelaskan dalam alquran dan hadist, kalau tidak sesuai dengan kriteria yang ada, pantaskah disebut islam?

Muhammad Naufal , Senin, 16 Mei 2011
Tidak ada istilah islam moderat atau islam fundamental. yang ada hanya Muslim beriman atau Muslim Munafik…

KIRIM KOMENTAR ANDA :

Nama
Email
Komentar Anda
Kode Keamanan

CAPTCHA Image


Aksi

Information

2 responses

18 06 2011
Asrir Sutanmaradjo

catatan serbaneka asrir

Persepsi Senin, Mei 9 2011

Persepsi

Dalam bidang Optik, sesuatu objek bisa saja terlihat berbeda-beda, tergantung dari latar (faktor sikon disekitarnya). Adakalanya disebabkan karena adanya bias (pembiasan), deviasi (penyimpangan, pembelokan), depresiasi (penurunan).

Dalam bidang Psikologi pun sesuatu objek bisa terlihat berbeda-beda, tergantung dari latar (faktor sikon disekitarnya yang mempengaruhinya) dan dari cara, sikap pandang si pengamat (observer) sendiri. Persepsi, observasi, evaluasi, pengamatan, penilaian seseorang terhadap sesuatu masalah selalu akan berbeda-beda, tergantung pada latar (sikon disekitar masalah) dan sikon disekitar si pengamat.

Bila objek dinyatakan sebagai premise mayor (muqaddam kubra) dan latar (sikon) sebagai premise minor (muqaddam shughra), maka dalam bidang Logika (Mantiq), persepsi dapat dinyatakan sebagai konklusi (natijah). Dan bila objek dinyatakan sebagai genotip (bawaan) dan latar (sikon) sebagai (fenotip) (lingkungan), maka dalam biologi, persepsi dapat dinyatakan sebagai sosok.

Persepsi, observasi, evaluasi bersifat sangat relatif, nisbi. Pengamatan, penilaian yang satu tak bisa menyalahkan pengamatan, penilaian yang lain. Dalam Islam disebutkan bahwa sesuatu ijtihad tak dapat membatalkan (la yanqudhu, tak dapat menolak, menafikan, membantah) ijtihad yang lain. Hanya persepsi yang sama sekali bebas dari pengaruh asumsi, prasangka yang bersifat absolut, mutlak.

Dalam hubungan ini, kini, belakangan ini marak isu, berita tentang tindak kejahatan, tindak kriminal berkedok, mengatasnamakan NII (Negara Islam Indonesia). Sesuai dengan cara, sikap pandang masing-masing, maka ada yang berkesipulan bahwa NII (Islam) itu menghalalkan segala cara. Dan ada pula yang berkesimpulan sebaliknya bahwa NII (Islam) itu didiskreditkan, dipojokkan dengan berbagai cara.

Memperjuangkan tegak-berdirinya NII (Negara Islam Indonesia) secara demokratis di negeri ini, di bumi pertiwi ini, di persada tanah air ini adalah sah, legal saja. Ketika Pancasila dilahirkan, dicetuskan oleh penggagasnya Ir Soekarno dalam siding BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, Dokuritsu Zyunbi Tyuoosakai) pada 1 Juni 1945, umat Islam diajak agar bekerja sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya supaya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat adalah hukum-hukum Islam. Percaya dengan ajakan Ir Soekarno, penggagas Pancasila tersebut, maka tokoh-tokoh umat Islam yang duduk dalam BPUPK menerima, menyepakati ide Pancasila. Negara yang memberlakukan hukum-hukum Islam secara positif adalah Negara Islam. Baldatun thaiyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa begitu antipati terhadap hukum Islam ?

Masih dalam hubungan ini, kini juga marak isu, berita tentang studi banding ke luar negeri yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di DPR. Kenapa tak berminat melakukan studi banding ke dalam negeri ? Studi banding antara sitim pemerintahan Minangkabau dengan sitim pemerintahan Jawa ? Studi banding antara sistim pemerintahan parlementer dengan sistim pemerintahan presidensial ? Studi banding antara konsitusi UUDS-1950 dengan konstitusi UUD-1945 ? Studi banding antara konstitusi NII (NKA, Negara Karunia Allah) dengan konstitusi NKRI ? dan lain-lain, dan lain-lain.

Belajar memahami Hukum Islam

Cara (Metoda) yang ditempuh oleh Ulama Fiqih (Pakar Hukum Islam) dalam menentukan kaidah ushul (Prinsip Hukum Islam) secara sederhana adalah sperti berikut : 1. Menela’ah sumber syar’iyah (Sumber Hukum Islam). 2. Merumuskan kaidah-kaidah ushul (Prinsip Hukum Islam) dari sumber syar’iyah 9Sumber Hukum Islam). 3. Menyusun ketentuan hukum (Hukum Islam) dari kaidah-kaidah ushul (Prinsip Hukum Islam). 4. Memeriksa ketentuan hukum (Hukum Islam) dengan sumber syar’iyah (Sumber Hukum Islam). 5. Merumuskan kembali kaidah-kaidah ushul (Prinsip hukum Islam).

Mengacu pada pandangan(Teori Hukum) Imam Syafi’i dalam kitabnya “ArRisalah”, maka para ulama fiqih (Pakar Hukum Islam) mengemukakan bahwa sumber syar’iyah (Sumber Hukum Islam) itu terdiri dari Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas.

Diantara kaidah ushul (Prinsip Hukum Islam) yang dikemukakan oleh ulama fiqih (Pakar Hukum Islam) berbunyi bahwa “Yang menjadi pegangan (‘ibarat) adalah kekhususan (parsial) sebabnya, bukan keumuman (total) lafadznya (ungkapannya), disamping “Yang menjadi perhatian (‘ibarat) adalah keumuman (total) tujuan katanya, bukan kekhususan (parsial) sebab terjadinya” (Simak antara lain : ALMUSLIMUN, No.191, Februari 1986, hal 23; Prof Dr Hamka : “Tafsir AlAzhar”, juzuk II, 1983, hal 77; Abdul Hamid Hakim : “AlBayan”, hal 61).

Dalam Ilmu Mantiq (Logika) disebutan bahwa lafadz (ungkapan) itu ada yang kulli (total) dan ada pula yang juz^I (parsial). Meskipun lafadznya itu bersifat kulli (total), namun makna (mafhum, ‘ibarat) nya bisa bersifat juzi (parsial) (Simak antara lain Drs M Umar dkk : “Fiqih-Ushul Fiqih-Mantiq untuk Madrasah Aliyah”, Depag RI, 1984/1985, hal 130-132).

Dalam wilayah, daulah, negara yang berpenduduk Muslim, maka konsekwensi logisnya yang layak diberlakukan adalah Hukum Islam (Simak antara lain KH Firdaus AN : “Dosa-Dosa Yang Tak Boleh Berulang Lagi”, Pedomaan Ilmu Jaya, 1992, hal 32-33. Sayangnya KH Firdaus AN tak memiliki kemampuan (kepemimpinan, leadership) untuk mewujudkan, merealisasikan idenya agar “Dosa-Dosa Politik Orla dan Orba Tak Berulang lagi”).

(written by sicumpaz@gmail.com at BKS1105091000)

18 06 2011
Asrir Sutanmaradjo

catatan serbaneka asrir

Muslim lawan Muslim (Persepsi antar Muslim) Rabu, Mei 25 2011

Muslim versus Muslim (Silang Pandang Persepsi Sesama Muslim)

Pada hakekatnya Islam memberikan kemerdekaan berpikir, kebebasan berpendapat secara luas, karena kebenaran itu sangat jelas, sangat nyata, sangat gamblang (QS 2:256). Terserah, apakah akan menerima kebenaran ataukah akan menolaknya (QS 18:29).

Dalam bingkai, kerangka kemerdekaan berpikir, kebebasan berpendapat ini, Islam menyeru umatnya agar saling nasehat-menasehati, saling ingat-mengingatkan, saling koreksi –mengoreksi, saling krtik-mengkritik (QS 103:3). Tapi semuaaaanya dalam batas-batas yang benar. Tak sampai pada membicarakan, mempersoalkan tentang Allah. Tak sampai pada amerusak persatuan, menimbulkan persengketaaan, pertengkaran, perselisihan, permusuhan (QS 3:103).

Dalam menyampaikan tausiyah, nasehat, korreksi, kritik pun harus memperhatikan kondisi, keadaan orang yang dinasehati, yang dikoreksi, dikritisi. “Berbicaralah kepada manusia menurut kadar kecerdasan mereka masing-masing”.

Semangat saling nasehat-menasehati, saling ingat-mengingatkan, salingkoreksi-mengkoreksi, saling kritik-mengkritik di kalangan umat Islam melahirkan berbagai pandangan, pendapat, pikiran, paham, aliran. Ada paham skolatisme Ibnu Hazm, Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah. Ada paham Rasionalisme AlFarabi, Ibu Sina, Ibnu Rusyd. Ada paham Tradisionalisme Muhammad Iqbal, Hasan Albanna, Badiuzza Said Nursi, Sayyid Qutub, Abul A’la alMaududi. Ada paham Modernisme Thaha Husain. Ada paham Nasionalisme Musthafa Kemal.

Sepajang masa selalu terjadi pergolakan antara Liberalis dengan Literalis, antara Kontekstualis dengan Tekstualis, antara Deformalis dengan Formalis, antara Aqliyin dengan Naqliyin, antara Rasionalis dengan Tradisionalis.

Dalam pandangan Nurcholish Madjid : Orang-orang yang menganggap orang-orang Kristen sebagai “warisan kolonial” yang harus dicurigai dan harus dilawan adalah orang-orang yang tingkat intelektual Islamnya masih “dangkal”. Dengan demikian dalam pandangan Nurcholish Madjid : para pahlawan bangsa penantang kolonial adalah ulama yang tingkat edukasinya rendah, yang kemampuan teknisinya minim. Juga dalam pandangan Nurcholish Madjid : Islam mempunyai sikap yang ambivalen terhadap Kristen. Islam mendukung dan memuji ajaran tentang Kasih dalam Kristen, namun Islam mengikuti pluralisme agama-agama sebagai kelanjutan dari agama-agama sebelumnya yang dianggap sama sebagai agama (SUARA PEMBARUAN, Jakarta, Kemis, 17 September 1992, hal X, kol 1-2).

Nurcholish melihat kegagalan tokoh Islam mendesakkan gagasan Islam sebagai dasar negara dalam siding Konstituante, 1956 lebih disebabkan karena paraaa tokoh-tokoh Islam “kurang memahami antroplogi Indonesia” (REPUBLIKA, Sabtu, 30 Januari 1993).

Dalam pandangan dan pemikiran Dr Taufiq Abdullah, peranan umat slam dalam peristiwa-peristiwa intens begitu dominan. tetapi kemudian, umat slam (Kelompok Solidaritas Islam) selalu tersingkir dari percaturan kekuasaan, Dan ironisnya keadaan ini senantiasa berulang. Kegagalan ini banyak disebabkan oleh lemahnya Kelompok Solidaritas Islam terhadap kesadaran sosiologis anthropologis, gagal memahami bahwa bangsa Indonesia bersfat pluralistis (majemuk) (RISALAH, Bandung, No.10, Th.XXII, Januari 1985, hal 18,19, Wawancara dengan Dr Taufik Abdullah oleh Emha Zainal Emteqiu). Apakah memang ummat Islam Indonesia sedemikian dungu sehingga harus memahami bahwa Islam itu bukalah untuk masyarakat majemuk (pluralistis) ?

Umat Islam sering muncul sebagai pihak yang kalah setiap pemilihan umum diadakan (KH Firdaus : “Dosa-dosa yang tak boleh berulang lagi”, hal V, “Sekapur sirih”). Menurut Prof Dr Hamka, karena kesadaran politik di alam menegakkan agama Islam tidak tegas dan jelas, maka kaum Muslimin yang gagah berani itu kebanyakan hanya dipergunakan tenaganya guna membina kekuasaan orang lain. Setelah orang lain berkuasa, kaum Muslimin itu disingkirkan dan dilarang keras atau dihambat-hambat agar jangan sampai menuntut haknya yang suci (“Tafsir AlAzhar”, juz IV, 1983, hal 181). Apakah memang Islam tidak mampu mengatur masyarakat majemuk (pluralistis) ?

Dalam pandangan dan penilaian M Syafe’I Anwar, bahwa dalam siding-sidang BPUPKI dapat dikatakan para tokoh Islam sama sekali “tidak siap” untuk berbicara mengenai konsep kenegaraan menurut Islam. Mereka praktis menerima usulan Bung Karno mengenai Pancasila. Dari jumlah 60 orang anggota BPUPKI, 45 suara (75%) memilih dasar kebangsaan dan 15 suara (25%) memilih dasar Islam (REPUBLIKA, Jakarta, Jum’at, 29 januari 1993, hal 6, kol 4, “Idealisme Islam, Realitas Politik dan Dimensi Kebansaan”).

Menurut Ahmad mansur Suryanegara, meskipun dalam karya Muhammad Yamin pidato-pidato dari kalangan Islam dalam siding BPUPKI 29 Mei – 1 Juni 1945 (Ki Bagus H Hadikusumo, KHM Mansur, Sukiman, Wahid Hasyim, kahar Muzakkir, Agus Salim) tidak ada, sehingga sukar diketahui authentiknya, namun demikian dari pidato-pidato Bung karno dapat dibaca tentang gambaran seluruh pikiran yang pernah dikemkakan oleh semua perwakilan(PANJI MASYARAKAT, Jakarta, No.183, 15 September 1975, hal 32, “Mentuna Politiknya Umat Islam Indonesia”).

Dalam pidatonya, Ir Soekarno antara lain menyebutkan : alangkah benernya perkataan dr Soekiman, perkataan Ki Bagus hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham untuk mendirikan suatu negara Indonesia Merdeka, berpangkal pada persatuan orang dan tempat (“Lahirnja Pantja Sila”, edisi 1947, hal 23,24,25).

Kala BPKI (Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia membicarakan rancangan pertama UUD pada 13 Juli 1945, Wahid Hasyim mengajukan 2 usul. Pertama agar pada pasal 4 ayat 2 rancangan UUD diteaapkan bahwa yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kedua agar pasala 29 berbunyi : Agama negara adalah Islam dengan menjamin kemerdekaan orang-orang beragama lain untuk beribadat menurut agamanya masing-masing (ESTAFET, Jakarta, No.12, Th.II, Oktober 1986, hal 25, “Yang Muda Pada masanya”, oleh Dasril).

Pada masa persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, kelompok Islam sudah memilki dan mengajukan konsepsi rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, antarra lain disampaikan oleh Moh Saleh Suaidy, ada yang secara lansung kepada ketua dan anggota badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ada pula yang dikrimkan per pos tercatat ke rumah mereka.

Kira-kira sesudah seminggu dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Moh Saleh Suaidy menyusun suatu Konsepsi Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Islam Indonesia. Konsepsi itu terdiri dari 20 halaman kertas folio dengan tik rapat. Konsepsi itu diserahkan kepada Ketua dan sebagian anggota BPUPKI secara lansung ketempat kediaman masing-masing dan ada pula dikirimkan per pos tercatat ke rumah mereka. Abikusno mengatakan akan mempergunkanan konsepsi tersebut jadi bahan pidato dalam sidang BPUPKI (SYI”AR ISLAM, Jakarta, No.4, Th.V, Juni 1976, hal 2-6, “Catatan Sejarah : Konsepsi Konstitusi Islam diajukan ke Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan”).

Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam siding Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ir Soekarno memanjukan gagasan (ide) nya yang dapat disebut Pancasila, atau Trisila, ataupun Ekasila. Ir Soekarno di waktu mudaanya telah belajar memahami marxisme, nasionalisme dan juga tentang Islam. Dari hasil pemahamannya terhadap ketiga paham tersebut, Ir Soekarno memajukan gagasan (ide) tentang Pancasila, atau Trisila, atau Ekasila.Menyadari aan potensi umat Islam di Indonesia, Ir Soekarno dengan sengaja melengkapi gagasannya pada penutupnya dengan sila Ketuhanan. Agar gagasan (ide) nya tersebut dapat diterima oleh Umat Islam Indonesia, Ir Soekarno juga dengan sengaja membukakan pintu kesempatan berperannya ummat Islam Indonesia, dengan memberikan ulasan tentang sila demokrasi yang memikat ummat Islam Indonesia. Tertarik akan pikiran Ir Soekarno itulah ummat Islam Indonesia yang diwakili oleh tokoh-tokohnya menerima gagasan (ide) Ir Soekarno tersebut dengan terlebih dahulu meluruskan makna Sila Ketuhanan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang mewajibkan umat Islam menjalankan syari’at agamanya. Rumusan Pancasila yang tertuang pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itulah yang diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia untuk dapat dit3erma oleh semuanya.

Sidang BPKI yang kedua membahas kata-kata dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Wongsonegoro menyatakan, anak kalimat itu mungkin menimbulkan fanatisme karena seolah memaksa menjalankan syari’at bagi Umat Islam. Wahid hasyim beranggapan lain, bahwa anak kalimat itu tidak akan mempunyai akibat setajam yang dibayangkan Wongsonegoro (ESTAET, Jakarta, No.`12, oktober 1986, hal 25).

Menurut M Syafe’I anwar, kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tidak disetujui oleh Prof Dr Soepomo, Prof Hoesein Djayadiningrat, Wongsonegoro dan para pendukung dasar kebangsaan lainnya (REPUBLIKA, 29 januari 1993, hal 6, kol 4).

Menurut M Natsir, seorang utusan dari Indonesia bagian Timur dari ummat Kristen datang menyampaikan pesan melalui komandan tentara Jepang yang waktu itu masih berwenang di Jakarta, kepada Dwi Tunggal Bung karno dan Bung Hatta, agar 7 kata yang tercantum dalam Muqaddimah Undang-Undang dasar Republik yang berbunyi : “dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, harus dicabut. Ini berupa ultimatum, kalau tidak diterima, maka Ummat Kristen di Indonesia sebelah Timur tidak akan turut serta dalam negara Republik Indonesia, yang baru diproklamirkan itu (ALMUSLIMUN, Bangil, No.234, hal 20-21, “Ihwal Khas : Tanpa toleransi taakkan ada kerukunan”, oleh M Natsir).

KH Firdaus AN menyebutkan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, datang telepon dari seorang jepang pembantu Laksamana Meda, bahwa sebentar lagi akan datang menemui Bung Hatta seorang opsir angkatan laut Jepang akan menyampaikan pesan seorang tokoh Nasrani dari Indonesia Timur, bahwa tokoh nasrani itu keberatan dengan delapan kata yang jelas tercantum dalam Piagam Jakarta, yaki “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sampai tahun 1984 tokoh itu masih misterius bagi sejarawan maupun politisi. barulah setelah Cornel University di Amerika Serikat menerbitkan sebuah buku tentang Indonesia, barulah dapat informasi, bahwa tokoh itu bernama Dr Sam ratulangi, seorang politisi Kristen dari Manado, Sulawesi Utara.

KH Firdaus memberkan komentar. Kenapa setelah rumah sudah, tokok masih berbunyi lagi ? Kenapa dengan mudah mencoret suatu piagam yang dihasilkan oleh sidang-sidang yang berkali-kali dengan mengeluarkan tenaga dan air mata ? Kenapa tidak protes ? Dcoret atau tidaknya delapan kata yang amat saral itu, mereka pasti akan mendrikan negara lain dari Republik, yang ternyata kemudian tegaknya Negarai Indonesia Timur (NIT) (“Dosa-Dosa Yang Tak Boleh Berulang lagi”, cetakan pertama, hal 46,47,48).

Menurut Dawam Rahardjo, upaya mengembangkan Islam justru lebih memperoleh suasana dinamis di bawah bendera Pancasila (REPUBLIKA, Sabtu, 30 Januari 1993, hal 6, kol 9). Apakah memang demikian yang logis-rasionil ? Menurut Usran dari Sulawesi Selatan, guncangan hebat yang melanda beberapa organisasi Islam terjadi pada saat penggodokan kemerdekaan Indonesia yakni dengan hilangnya tujuh perkataan kunci pada pembuka UUD-45 kemudian terkenal dengan sebutan “tujuh perkataan Piagam Jakarta”. Hilangnya tujuh perkataan Piagam Jakarta itu, menurut Dr Ahmad Syafe’I Ma’arif merupakan titik awal dari serangkaian evolusi lebih lanjut dan kekalahan-kekalahan umat Islam selanjutnya. Kenyataan tersebut semakin terbukti dengan semakin lunturnya visi (pandangan) juang dalam menghadapi tantangan dari golongan lain yang tidak menyukai Islam (SUARA ‘AISYIYAH, Yogyakarta, No.08, Th ke-68, Agustus 1993, hal 20, “Api Islam”, oleh Usran).

Abdul Manan Salamun dalam tulisannya “Pemimpin Islam Belum Siap Mengisi Kebangkitan Islam ? “menyatakan keprihatinannya bahwa “suara-suara sumbang justru datang dari kaum intelektual Muslim sendiri. Misalnya sebagaimana dikatakanoleh Dr Amien Rais, bahwa tidak ada negara Islam dalam alQuran dan asSunnah. Dasar pendapat ini pun mendapat dukungan dari bapak Mr Mohammad Roem” (KIBLAT, No.10.Th.XXXI, 5-20 Oktober 1983, hal 23).

Dr H Amien Rais bersama almarhum Mr Mohamamd Roem mengingatkan bahwa aspirasi hukum Islam sepenuhnya dapat ditampung dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD-1945 (“Hubungan Antara Politik dan Dakwah”).

Penerbit “Bulan Bintang”, Jakarta, tahun 1977 menerbitkan buku kecil yang memuat dua karangan. Yang pertama, karya Haji A Salim yang telah dimuat di Majalah Islam Populer “HIKMAH” 1953. Dan yang kedua, pidato Dies natasil Mr Mohammad Roem di Universitas Islam Sumatera Utara, Medan pada tanggal 9 Januari 1969. Buku tersebut berjudul “Ketuhanan YME & Lahirnya pancasila”.

Haji Agus Salim dalam bulanan PEDOMAN MASYARAKAT, tahun 1940 menulis tentang kedudukan Khalifah di dalam Islam. Bagi Haji Agus Salim, berdasarkan data histories : Kekuasaan kekhalifahan itu berdasarkan kekuatan senjata. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib tak disepakati oleh seluruh umat Islam. Taak ada hubungan yang tegas antarra agama dengan urusan khalifah (negara). Kekhalifahan itu sudah berakhir.

Ali Abdul Raziq menegaskan bahwa Khalifah itu adalah sekuler, bukan sesuatu yang agamis. Karena itu institusi, aktivitas ekonomi, politik dan hukum Umat Islam harus dibimbing oleh kepentingan duniawi tanpa asanya pertimbangan agama (Ziauddin Sardar : “Dominasi Taqlid”, SUARA MASJID, No.162, Maret 1988, hal 86). Untuk mengesahkan nasionalisme an sekularisme, Ali Abdul Raziq mengusung teori, bahwa Islam itu sendiri mutlak tidak ada hubungannya dengan negarra, bahwa tidak ada sedikitpun kaitan dengan masalah kekhalifaan. Kekhalifahan Islam yang muncul dalam sejarah, menurut Ali Abdul raziq bukanlah bercorak Islam (keagamaan), melainkan merupakan kerajaan Arab (kerajaan duniawi).

Selain Nurcholish Madjis (dengan “Tak da Negara Islam”nya), di antara yang aktif membudayakan Pancasila adalah Munawir Syadzali (“Islam dan Tatanegara”), harun nasution, Dahlan Ranuwihardjo, Syafe’i Ma’arif (MEDIA PEMBINAAN, No.5-9, 1986), Syafe’i Anwar, Dawam Rahardo (REPUBLIKA, 30 Juni 1993), Hasbullah Bakry (PELITA, Oktober 1983), Abdurrahman Wahid (PANJI MASYARAKAT, No.528, hal 73-74), dan lain-lain yang biasa dikenal sebagai tokoh-tokoh pembaharu.

Dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 18 Agustus 1945 diputuskan mengadkan beberapa perubahan dalam preambul Pembukaan) dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pertama, kata “Mukaddimah” diganti kata “Pembukaan”. Kedua, anak kalimat dalam Preambul (Piagam) Jakarta “Berdasarkan kepada Keuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” diubah menjadi “berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Ketiga, pasal 6 ayat 1 “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” dicoret. Keempat, pasal 19 ayat 1, Negara berdasarkan atas KeTuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Negara berdasarkan KeTunan Yang maha Esa” (ESTAFET, No.12, Oktober 1986, hal 25).

Terhadap sikap kaum nasionalis yang menunjuk pada Piagam Jakarta dan pasal undang-undang yang menyatakan persamaan semua warga negara terhadap undang-undang, maka anggota Muzakkir menjadi makin marah sehingga ia mengebrak, memukul meja dan mengusulkan untuk mencoret saja tiap-tiap sebutan yang menunjuk kepada Tuhan atau slam dari Undang-Undang Dasar (“Keterangan-eterangan baru tentang terjadinya Undang-Undang Dasar Indonesia 1945”, oleh Prof JHA Logemann, 1983, hal 21).

M Syafe’i Anwar berpendapat, bahwa ketika Pancasila sudah ditetapkan menjadi satu-satunya asas (Asas Tunggal), gagasan “Negara Islam” telah tertutup (REPUBLIKA, Sabtu, 30 Januari 1993, hal 8, kol 7). Dalam hal ini Pasal 37 UUD-1945 diapayakan semaksimal mungkin hanya untuk dilihat dan dibaca saja, misalnya dengan ide referendum (UU No.5 Th 1985 tentang referendung).

Tujuan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang dibentuk di Yogyakarta 7 Nop 1945 adalah ; Terlaksananya ajaran dan hukum islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan Negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Ilahi. tjuan Nahdatul Ulama yang dibentuk th 1926 adalah mempertahankan syari’at Islam. Kapan orsospol islam kembali pada ikrar 7 Nop 1945 yang sepakat menjadikan Masjumi sebagai satu-satunya parpol Islam ?

Menurut orang yang beriman (mukmin), bagi kebenaran itu hanya terbentang satu arah, bukan jalan yang bercabang-cabang dan mempunyai berbagai macam arah. Mereka akan tetap istiqamah menempuh jalan tersebut apapun risionya (diintimidasi, diteror, dikucilkan, dipasung, dipenjarakan, disiksa, dianiaya, kehancuran, kegagalan, kekalahan) (“Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Rasulullah”, oleh Khalid Muh Khalid, 1983, hal 699-700)

Dari sejumlah cendekiwan Islam yang namanya disebut Dr Zamachsyari Dhofir dalam sebuah ceramahnya di gedung Stovia Jakarta, belum seorang pun yang membuat tafsir alQuran, atau karya pemikiran Islam yang utuh. karya cendekiawan islam Indonesia masih berkisar pada kesibukan memfotocopy (budaya koor rekaman membeo ?) pikiran Mu’tazilah, Ali Shari’ati, Muthahari, Fazlur Rahman, Sayyid Quthub (Abu Jihan, BLA, PANJI MASYARAKAT, Jakarta, No.601, Tahun XXX, 1-10 Februari 1988, hal 38, Kolom Kecil).

Hasan Albanna, Sayyid Qutb dengan Ikhwanul Muslimunnya serta maulana Abul A’la alMaududi dengan Jama’ati Islamnya menganggap bahwa Islam juga mengatur masalah system ketatanegaraan maupun politik. Sebaliknya Ali Abdul Raziq, Thaha Husin, Bung Karno berpendapat bahwa Islam tidak ada sama sekali kaitannya dengan aturan atau system kenegaraan (REPUBLIKA, 29 januari 1993, hal 6, kol 4).

Setiap kita tak lebih dari pemamah biak (muqallid) dari pandangan, pendapat, pemikiran (ijtihad) orang-orang yang dahulu dari kita. Alasan, argument (hujja) yang kita kemukakan mengacu (taqlid) pada yang dikemukakan orang-orang dahulu itu. Di antara kita adayang mengacu 9taqlid0 pada Hasan albanna, Sayyid Qutub, Abul a’la almaudidi yang menganggap bahwa Islam juga mengatur masalah system ketatanegaraan maupun politik. Dan ada pula di antara kita yang mengacu pada Ali Abdul Raziq, Thaha Husein yang berpendapat bahwa Islam tidak ada sama sekali kaitannya dengan aturan atau system kenegaraan.

M Luthfi asySyaukani berkata : “Beranikah kita menggunakan hasil pemaaaaaman kita sendiri berhadapan dengan pandangan-pandangan di luarkita ? Misalnya brhadapan dengan Sayyid Qutub, alBanna, Qardawi, Nabhani, Rashid Ridha, Muhammad bin Abd alWahhab, Ibnu Tainiyah, alGhazali, Imam Syafi’i, alBkhari, para Sahabat dan bahkan juga nabi Muhammad sendiri” (www.islamlib.com; Budi Handiaanto : “50 Tokoh Islam Liberal Indonesia”, 2007:211).

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pihak penguasa (Pemegang tampuk kekuasaan) lebih berpihak kepada pandangan bahwa Islam tidak ada kaitannya sama sekali dengan sistem kenegaraan. pihak penguasa cenderng pada kebebasan tanpa batas. Pihak penguasa memandang Islam sebagai ancaman terhadap kebebasannya. Kemenangan kelompok nasionalis lebih banyak disebabkan oleh campur tangan (keterlibatan, ketidaknetralan) wasit (yang berpihak pada kelompok nasionalis).

Dalam rangka mengenang kembali Piagam Jakarta yang dikhianati, seyogianya sepanjang bulan Juni digalakkan upaya pengungkapan kembali segala sesuatu yang berhubungan dengan perihal Piagam Jakarta, seperti yang pernah dirintis, dilakukan oleh KH Firdaus AN dengan tulisannya “22 Juni yang Keramat” dalam majalah HARMONIS, No.410, Oktober 1989 (“Dosa-Dosa Yang Tak Boleh berulang Lagi”, 1992, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta).

Dalam pandangan KH Firdaus AN “Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan Soekarno adalah teks yang tidak sah alias tidak otentik. Karena sama sekali tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh BPUUPKI”. Dengan kata lain telah terjadi penyimpangan, sekaligus pengkhianatan terhadap Islam” (SABILI, 29 Januari 1999, REPUBLIKA, Kamis, 28 Januari 1999, hal 3).

(written by sicumpaz@gmail.com BKS0708050915)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: